21 Juni 2009: Titik Balik Otonomi Greenland
Pada 21 Juni 2009, Greenland secara resmi memperoleh otonomi penuh (*selvstyre*) dari Kerajaan Denmark. Ini bukan sekadar perubahan administratif—ini menandai pergeseran kekuasaan legislatif yang luas, mencakup bidang pertanian, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan hukum pidana. Untuk pertama kalinya, pemerintah lokal di Nuuk dapat membuat keputusan sendiri mengenai eksplorasi minyak, gas, dan mineral—potensi ekonomi utama di tengah mencairnya lapisan es.Namun, tanggung jawab atas pertahanan, keamanan eksternal, urusan luar negeri, dan mata uang tetap berada di bawah kendali Denmark. Bantuan keuangan tahunan dari Kopenhagen juga tetap ada—sebuah realitas yang menunjukkan batas praktis otonomi wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan hasil negosiasi selama lebih dari sepuluh tahun setelah referendum 2008, di mana 75 persen pemilih Greenland mendukung penyerahan kekuasaan tambahan. Ini juga merupakan kelanjutan logis dari status otonomi pertama yang diperoleh pada tahun 1979.
Greenland dalam Struktur Pemerintahan Denmark
Greenland adalah wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, bersama dengan Kepulauan Faroe dan Denmark itu sendiri. Penduduknya adalah warga negara Denmark dan oleh karena itu warga negara Uni Eropa (UE), meskipun Greenland bukan anggota UE—wilayah ini keluar pada tahun 1985 setelah referendum mengenai kebijakan perikanan.Secara geografis, Greenland adalah pulau terbesar di dunia, terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik Utara, dengan perbatasan darat hanya 1,2 km dengan Kanada di Pulau Hans. Ibu kotanya, Nuuk, adalah kota terbesar dan pusat administratif serta ekonomi wilayah tersebut.
Secara ekonomi, Greenland masih bergantung pada bantuan Denmark—rata-rata 5,4 miliar Krone Denmark (sekitar Rp3,4 triliun) per tahun pada 2019–2023, atau lebih dari 20 persen dari total produk domestik brutonya.
Siapa yang Mendorong Perubahan?
Proses otonomi penuh melibatkan kerja sama antara partai-partai politik utama Greenland—terutama Siumut dan Inuit Ataqatigiit—serta pemerintah Denmark di Kopenhagen. Di Greenland, dukungan publik dibangun melalui kampanye pendidikan publik dan dialog lokal; di Denmark, perjanjian ini disahkan oleh Folketing (parlemen Denmark) pada tahun 2008 sebagai *Lov om Grønlands Selvstyre*. Tidak ada satu individu pun yang dianggap sebagai 'bapak otonomi penuh', tetapi upaya kolektif para pemimpin seperti Lars-Emil Johansen (mantan Perdana Menteri Greenland) dan juru bicara pemerintah Denmark saat itu memainkan peran kunci dalam negosiasi teknis dan hukum.Apa yang Berubah Setelah 2009?
Otonomi penuh memberikan Greenland kendali penuh atas sumber daya alamnya—termasuk hak eksklusif untuk mengeluarkan izin eksplorasi minyak dan mineral. Ini juga memperkuat identitas budaya Inuit melalui penggunaan bahasa dan pendidikan lokal, serta mempercepat pembentukan institusi sendiri seperti pengadilan pidana dan badan lingkungan.
Namun, janji ekonomi belum sepenuhnya terwujud: proyek eksplorasi minyak tertunda karena harga rendah dan tantangan lingkungan, sementara ketergantungan pada bantuan Denmark tetap tinggi. Isu kemerdekaan tidak ditetapkan dalam perjanjian otonomi penuh—hanya dinyatakan bahwa Greenland 'dapat memilih kemerdekaan kapan saja' jika mayoritas rakyat mendukungnya dalam referendum yang sah.
Peristiwa tahun 2009 bukanlah akhir, melainkan titik awal babak baru: sebuah proses otonomi yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir.