Kemenangan Telak di Tengah Bayang-Bayang Konflik
Partai Prosperity yang dipimpin Perdana Menteri Abiy Ahmed memenangkan lebih dari 80 persen kursi Dewan Perwakilan Ethiopia, menurut hasil resmi yang diumumkan pada 21 Juni 2026. Kemenangan ini tidak mengejutkan: partai pemerintah menguasai sebagian besar saluran media, mesin administrasi, dan sumber dana pemilu. Namun, di balik angka yang meyakinkan itu, Ethiopia masih menghadapi risiko konflik etnis yang meningkat, ketidakpercayaan terhadap institusi pusat, dan tekanan ekonomi yang semakin memuncak.
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak berakhirnya perang Tigray pada November 2022 melalui Perjanjian Pretoria. Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut berjalan lambat dan tidak merata. Di Tigray, banyak komunitas masih mengalami pembatasan akses terhadap layanan dasar, penahanan tanpa proses hukum, dan ketiadaan akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, otoritas pusat di Addis Ababa terus menindak aktivis dan jurnalis dari wilayah tersebut. Seorang analis politik dari Universitas Addis Ababa yang enggan disebut namanya menyatakan: "Kemenangan ini bukan jaminan kestabilan — ia bisa menjadi titik pencetus ketegangan baru jika tidak ada langkah nyata untuk inklusivitas dan rekonsiliasi."
Latar Belakang: Dari Nobel Ke Perang Saudara
Abiy Ahmed muncul sebagai tokoh harapan global setelah memenangkan Hadiah Perdamaian Nobel 2019 atas usaha-usahanya menyelesaikan konflik perbatasan dengan Eritrea. Namun, citra itu runtuh ketika ia meluncurkan operasi militer ke wilayah Tigray pada November 2020. Konflik itu mengorbankan sekitar 600.000 nyawa, memaksa lebih dari 2,5 juta orang mengungsi, dan mencetuskan krisis kelaparan yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu yang terburuk di dunia.
Perang itu juga memperdalam perpecahan etnis di seluruh Ethiopia. Laporan dari lembaga pengawas internasional menunjukkan pembunuhan massal terhadap orang Amhara di Tigray, serta serangan balasan terhadap komunitas Tigrayan di wilayah Amhara dan Oromia. Akibatnya, kepercayaan antar kelompok etnis telah hilang — dan belum ada mekanisme nasional untuk memulihkannya.
Ekonomi Ethiopia juga terpuruk. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari rata-rata 9 persen per tahun sebelum 2020 menjadi hanya 3,8 persen pada 2025. Inflasi mencapai 30 persen pada awal 2026, menjadikan harga beras, minyak goreng, dan obat-obatan hampir tidak terjangkau bagi kebanyakan rakyat. Kemarau panjang di wilayah Afar dan Somalia telah menghancurkan sumber pendapatan petani dan peternak. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 20 juta warga Ethiopia membutuhkan bantuan kemanusiaan segera pada 2026.
Implikasi Regional dan Perspektif Masa Depan
Kemenangan Partai Prosperity memberi Abiy mandat untuk melanjutkan agenda reformasi ekonomi dan tata kelola — tetapi tanpa dukungan luas dari kelompok etnis utama, mandat itu tidak cukup untuk menjamin stabilitas. Dalam pidato setelah pengumuman hasil pemilu, Abiy menekankan komitmen terhadap perdamaian nasional dan pemulihan ekonomi. Namun, tindakannya sejak 2023 — termasuk penahanan pemimpin partai oposisi, penutupan stasiun radio independen, dan pengecualian partai dari wilayah Tigray dan Oromia dari pemilu — menimbulkan keraguan serius tentang niat sebenarnya pemerintah.
Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menyampaikan kekhawatiran secara terbuka, menyerukan Ethiopia agar memastikan pemilu masa depan benar-benar bebas dan adil. Namun, tekanan diplomatik belum berubah menjadi perubahan nyata di lapangan.
Dari sudut geopolitik, stabilitas Ethiopia penting bagi seluruh wilayah Tanduk Afrika. Negara ini menjadi tuan rumah kantor Komisi Afrika dan menyumbang pasukan penjaga perdamaian terbesar di Somalia. Namun, hubungan dengan Mesir dan Sudan semakin tegang akibat bendungan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Pembicaraan tentang pengisian dan pengelolaan bendungan itu masih terhambat, dan kedua negara tetangga terus menganggap GERD sebagai ancaman eksistensial terhadap pasokan air mereka. Jika ketegangan domestik Ethiopia meluas, hal itu bisa memicu gelombang pengungsi lintas batas dan mengganggu misi keamanan regional.
Krisis Kemanusiaan dan Kebutuhan Bantuan
Krisis kemanusiaan di Ethiopia terus memburuk. Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), 13 juta orang membutuhkan bantuan makanan segera — jumlah tertinggi dalam sejarah negara itu. Wilayah Tigray, Amhara, dan Afar berada dalam kondisi kelaparan kritis. Meskipun gencatan senjata formal masih berlaku, bantuan kemanusiaan sering terhalang oleh pembatasan logistik, pemeriksaan berlebihan, dan serangan terhadap konvoi bantuan.
"Kami melihat anak-anak mati kelaparan setiap hari," kata seorang pekerja Program Pangan Dunia (WFP) yang bertugas di Tigray. "Tanpa akses tanpa hambatan ke semua wilayah yang terkena dampak, upaya kami hanya dapat menyelamatkan sebagian kecil dari mereka yang berada di ambang kematian."
Perubahan iklim mempercepat kemerosotan ini. Ethiopia mengalami cuaca ekstrem yang semakin sering — dari kekeringan panjang hingga banjir kilat — yang menghancurkan tanaman dan ternak. Sebagai salah satu negara paling rentan terhadap perubahan iklim di Afrika, Ethiopia menyumbang kurang dari 0,1 persen emisi karbon global, tetapi menanggung beban yang tidak proporsional.
Jalan Ke Masa Depan: Reformasi Atau Krisis Lebih Dalam?
Abiy Ahmed kini berada di persimpangan sejarah. Ia bisa memilih untuk membuka ruang politik, mempercepat pelaksanaan Perjanjian Pretoria, dan membangun mekanisme rekonsiliasi nasional yang sah. Atau ia bisa terus mengandalkan kekuatan militer dan mesin negara untuk menekan oposisi — strategi yang sejauh ini hanya memperdalam polarisasi.
Beberapa pengamat berpendapat tekanan ekonomi dan ketergantungan pada bantuan luar mungkin memaksa pemerintah melakukan pelonggaran bertahap. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang menang dalam konflik bersenjata cenderung mengutamakan kontrol ketat dibanding dialog. Jika tidak ada perubahan nyata dalam pendekatan terhadap wilayah Tigray, Amhara, dan Oromia dalam dua tahun mendatang, risiko konflik skala besar kembali meningkat — dan kali ini, kemungkinan melibatkan lebih banyak pihak dan wilayah.
Ethiopia tidak lagi berada dalam fase pemulihan pasca-perang. Ia berada dalam fase ujian kemampuan institusi untuk menahan tekanan politik, ekonomi, dan iklim secara bersamaan. Dunia sedang memantau — bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pihak yang terpengaruh secara langsung oleh keputusan yang dibuat di Addis Ababa.